Setelah sepuluh tahun reformasi berlangsung di Indonesia, pers atau media boleh dibilang kelompok yang paling diuntungkan. Bukan cuma karena sekarang tidak ada lagi bayang-bayang ancaman sensor atau pencabutan SIUPP. Bahkan sejak hari pertama reformasi, pers atau media jugalah yang langsung bisa menikmati sekaligus bereksperiman dengan dua anak kandung liberalisme (baca: globalisasi): demokrasi dan pasar bebas.

Masih ingat ketika semua orang berlomba menerbitkan media, berisi segala hal, dengan caranya masing-masing? Perjalanan waktu kemudian memperlihatkan: gairah kebebasan saja ternyata tidak cukup, alias bukan segalanya, karena ia juga membutuhkan mata rantai kehidupan. Sebagian besar akhirnya terimbas hukum alam atau natural selection dalam konsep evolusi: mati karena tidak diminati pasar, yang dalam konteks media berarti pembaca dan pemasang iklan.

Namun, hukum alam tidak punya kuasa membunuh kehidupan itu sendiri. Seperti dibuktikan sejarah, kebebasan — termasuk, atau apalagi, bagi pers — adalah oksigen yang memberi kehidupan. Karena itu saya setuju, media, sebagai penyuplai utama informasi, mesti diberi kebebasan yang sebebas-bebasnya.

Tidak perlu cemas pada kebebasan, karena kebebasan — tanpa perlu dibebani kewajiban untuk bertanggung jawab pun — memang tidak pernah absolut. Sebab, kebebasan yang kita miliki mesti senantiasa dinegosiasikan dengan kebebasan yang juga dimilki oleh orang lain.

Kita, misalnya, memiliki hak buat melakukan apapun. Namun sesungguhnya kita tidaklah sebebas itu, karena apapun yang kita lakukan mesti menghormati hak orang lain untuk menjalani kehidupannya tanpa terganggu oleh perbuatan kita.

Tapi, sialnya, kita terlalu lama atau mungkin malah tidak pernah tahu bagaimana cara menikmati kebebasan. Akibatnya, sampai hari ini kita, termasuk pers atau media, masih harus belajar dari awal, terutama soal menegosiasikan hak dasar kita itu.

Jangan heran jika banyak pemilik atau pengelola ruang publik masih belum paham bahwa kebebasan yang dimilikinya untuk memutar lagu dengan volume suara keras justru menganggu kebebasan yang juga dipunyai oleh para pengunjung untuk datang ke tempat itu tanpa terganggu oleh suara keras lagu-lagu yang belum tentu disukainya.

Di sini kebebasan telah berubah menjadi pemaksaan.

Kebebasan adalah kekuasaan

Gairah kebebasan yang dinikmati pers atau media kita juga masih sering kebablasan sampai menerjang pagar seperti itu.

Anggota Komisi IV DPR-RI yang juga suami penyanyi dangdut Kristina, Al Amin Nur Nasution, ditangkap petugas KPK di Ritz Carlton Hotel, Rabu (9/4) dini hari, dengan tuduhan menerima suap dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Azirwan, berkait pengalihan fungsi hutan lindung di Pulau Bintan. Bersama Amin dan Azirwan, ikut ditangkap tiga orang lain, salah satunya seorang perempuan muda.

Malam harinya, ketiga orang itu dibebaskan karena tidak terbukti terlibat. Persoalan semestinya selesai sampai di situ. Sudah jelas siapa yang (diduga) bersalah, siapa yang tidak. Tapi ternyata tidak begitu bagi si perempuan muda.

Pembebasan itu justru merupakan awal malapetaka baginya. Bukannya menginvestigasi kasus penyuapan itu (apakah mungkin Amin dan Azirwan bekerja sendirian?), banyak media malah sibuk menelanjangi kehidupan pribadi si perempuan muda. Ia diberitakan sebagai seorang PSK, pekerja di sebuah klub hiburan, mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bogor, dan lain-lain.

Seandainya pun semua itu benar, apa hubungannya dengan kasus penyuapan Amin? Apa pula pentingnya media mempersoalkan itu? Apa juga manfaatnya bagi pembaca?

Perempuan muda itu jelas-jelas dinyatakan tidak bersalah oleh KPK. Ia juga tidak melanggar satu pun hukum positif yang ada. Tapi rupanya di mata media ia tetap dianggap bersalah, sehingga kehidupan pribadinya layak disorot dan “diawasi”.

Betapa malangnya perempuan muda itu — siapapun dia. Ia kini tak lagi memiliki kebebasan menjalani kehidupan pribadinya. Padahal ia punya keluarga, kehidupan sosial, masa depan, dan hal-hal lain yang juga lazim kita miliki. Suatu saat ia pun bakal menikah, memiliki anak, menjadi suami dan ibu.

Repotnya, siapa sekarang yang bisa mengingatkan media untuk menggunakan kebebasan yang dimilikinya tanpa melanggar hak privat setiap warganegara? Siapa yang berani menegur media bahwa pistol kebebasan yang digenggamnya sudah melukai orang biasa yang tidak bersalah?

Sebab, jika ada yang mau melakukan itu, pasti langsung dituduh menentang kebebasan. Padahal memang bukan kebebasannya yang salah. Yang masih keliru adalah cara kita mempraktikkan kebebasan itu.

Dalam contoh ini, kebebasan telah berubah menjadi penzaliman.

Update 21 April 2008:

Harian Warta Kota hari ini terbit dengan headline “Efiel-Amin Tidak Ngamar” disertai dua subhead. Pertama, “Bantah Jadi PSK”. Kedua, “Ke Hotel Hanya Dugem”.

Perempuan muda yang ditangkap bersama Al Amin dan Azirwan di Ritz Carlton itu sampai harus melakukan jumpa pers (didampingi nenek dan pengacaranya) cuma untuk mengklarifikasi pemberitaan mengenai dirinya. Petikan beritanya:

Efiel mengaku sangat terganggu dengan pemberitaan media tentang dirinya. Dengan mengklarifikasi ke media, dia berharap namanya kembali bersih. “Harapan saya, dengan klarifikasi ini, nama saya bisa bersih kembali. Kejadian kemarin membuat nama baik saya tercemar dan tidak bisa beraktivitas seperti sebelumnya,” tambahnya.

…………..

Mendapat kabar cucunya ditangkap KPK, Agustinah, mengaku sangat stres. Apalagi pemberitaan di media massa menyebutkan cucunya adalah seorang PSK.

Sambil meneteskan air mata, Agustina bercerita, sejak pemberitaan fitnah itu muncul, keluarga besarnya di Bogor sangat terpukul dna malu. Akibat pemberitaan itu, Efiel jadi malu dengan teman dan tetangganya, sehingga tidak berani keluar rumah.